Jangan salahkan lantai/papan berjingkat jika engkau tak pandai menari. Ungkapan itu tepat untuk mengambarkan rangkaian kebijakan yang diambil pemerintah di era kabinet bersatu jilid II. Banyaknya kebijakan yang tidak populis dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat. Tapi rakyat yang mana? Yang bermobil? Tinggal di rumah/apartemen mewah? Ataukah mereka yang setiap hari harus bermain petak umpet dengan petugas pajak?
Seruan agar mengurangi konsumsi beras karena kebutuhan beras dapat menimbulkan inflasi. Kelihatannya seruan yang baik. Tapi merubah pola kebiasaan makan makanan berasal dari beras bukanlah hal mudah. Apalagi yang mengeluarkan seruan itu tidak mempraktekkannya dalam kesehariannya. Jadi bagaimana dia mengetahui hal itu dapat dilaksanakan.
Seorang pemimpin yang baik, sebelum menerapkan suatu peraturan bagi rakyat yang dipimpinnya terlebih dahulu dia menerapkan di lingkungan keluarga dan lingkungan kerjanya. Sehingga peraturan yang dikeluarkan betul-betul telah teruji dan dapat dilaksanakan.
Kembali ke seruan mengurangi konsumsi beras untuk menekan laju inflasi dan ketergantungan pada beras. Marilah kita bercermin ke Negara-negara tetangga. Khususnya Negara Asean. Dahulu Vietnam mengirim petaninya untuk belajar ke Indonesia mengenai swasembada beras. Saat ini kita yang membeli beras dari Vietnam. Malaysia, Thailand, Brunei, dan Kamboja sekarang mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negrinya. Padahal kita mempunyai luas Negara yang lebih besar, sumber daya manusia lebih besar, mengapa kita malah mendatangkan beras dari luar.
Kita mempunyai banyak sarjana dan ahli pertanian. Kemampuan mereka diakui oleh dunia. Tapi mengapa produksi beras kita tidak maju-maju. Apa yang salah dalam system pengembangan pertanian kita?
Menyangkut kebijakan penghapusan BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan menaikkan inflasi. Karena penghapusan BBM bersubsidi berarti kenaikan harga BBM, yang akan berdampak domino kepada kenaikan harga Sembilan bahan pokok, tarif angkutan, dan onderdil kendaraan bermotor. Sementara upah dan gaji tidak mengalami kenaikan. Daya beli masyarakat akan menurun. Berarti yang terjadi pemiskinan masyarakat. Sementara golongan kaya semakin kaya.
Apakah kebijakan ini diputuskan oleh mereka yang juga menggunakan kendaraan bermotor pribadi, khususnya sepeda motor. Jangan sampai keputusan ini disarankan oleh mereka yang tidak mengalami lansung, tapi hanya melihat pada angka dan simulasi computer. Sehingga ketika diterapkan tidak bisa terlaksana. Disebabkan parameter simulasi hanya perkiraan computer bukan keadaan rill dilapangan.
Mengapa pemerintah tidak focus meningkatkan taraf hidup masyarakat dahulu daripada mengambil langkah-langkah instan yang mengorbankan masyarakat golongan menegah ke bawah. Ataukah kita sudah didikte oleh suatu kekuatan yang menyebabkan pemerintah harus mengorbankan rakyatnya?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar